Di balik geliat pembangunan perumahan di Purwokerto, ada keresahan yang tak bisa lagi dibendung. Konsumen, karyawan, hingga kontraktor mulai angkat suara. Tapi sayangnya, suara mereka seperti menguap begitu saja. Orang-orang yang seharusnya menemukan ketenangan setelah membeli rumah, justru mendapati hidup mereka penuh dengan kecemasan. Cerita-cerita yang beredar bukan lagi bisikan samar, melainkan jeritan yang nyata.
Rumah jadi sumber luka
Bagi banyak orang, membeli rumah adalah simbol pencapaian sekaligus jaminan masa depan. Namun, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru berubah menjadi luka. Ada konsumen yang menunggu rumahnya bertahun-tahun tanpa pernah selesai dibangun, ada pula yang kehilangan uang ratusan juta tanpa kepastian.
Sementara itu, para karyawan yang dulu bekerja di proyek perumahan pun mengalami nasib tak kalah pahit, gaji yang tak kunjung dibayar, PHK mendadak tanpa kompensasi, hingga janji-janji manis yang tidak pernah ditepati. Kota yang dikenal nyaman untuk tinggal justru menjadi tempat di mana warganya terluka oleh mimpi yang tak pernah terwujud.
Bukan satu dua kasus
Yang membuat situasi semakin serius adalah kenyataan bahwa ini bukan hanya terjadi di satu proyek atau satu pengembang. Keluhan datang bertubi-tubi dari berbagai arah, seolah-olah ada pola yang sama. Konsumen yang merasa dirugikan tidak hanya satu dua orang, melainkan puluhan hingga ratusan. Mantan karyawan bercerita bahwa mereka menunggu gaji berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah delapan bulan tak menerima upah.
Tukang bangunan yang seharusnya menjadi tulang punggung proyek pun banyak yang merasa dipermainkan. Situasi ini jelas bukan sekadar masalah teknis atau kesalahan kecil, melainkan persoalan serius yang merugikan banyak pihak. Jika dibiarkan, dampaknya bisa merusak ekosistem pembangunan di Purwokerto dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap dunia properti secara keseluruhan.
Pemkab tak boleh diam
Di tengah kondisi seperti ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemkab Banyumas tidak boleh hanya menunggu laporan formal satu per satu, lalu menutup mata pada keresahan publik. Jika benar tidak ada masalah, maka pemerintah harus meluruskan dengan transparan agar keresahan mereda.
Namun, jika memang ada masalah besar dalam tata kelola pengembang perumahan, maka inilah saatnya pemerintah bertindak. Pengawasan harus diperketat, aturan harus ditegakkan, dan pihak-pihak yang terbukti merugikan masyarakat harus bertanggung jawab. Rakyat tidak butuh janji manis, mereka butuh kepastian dan perlindungan.
Purwokerto tidak dibangun hanya dengan semen dan bata, melainkan juga dengan kepercayaan rakyatnya. Jika kepercayaan itu terus dilukai, maka luka sosial yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada sekadar rumah yang tak jadi berdiri. Siapa yang akan bertanggung jawab jika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap pemerintah dan pengembang lokal? Jangan sampai isu ini tenggelam begitu saja tanpa penyelesaian.