Janji kampanye kerap hanya jadi bahan retorika. Namun, Bupati Purbalingga, Fahmi dan Wakil Bupati Dimas coba membuktikan bahwa komitmen mereka soal “Alus Dalane” bukan sekadar jargon. Pertanyaannya: sejauh mana realisasi program ini?
Dari Keprihatinan Jadi Komitmen Politik
Program “Alus Dalane” lahir dari keprihatinan nyata. Jalan-jalan di banyak titik Purbalingga, terutama pedesaan, selama ini rusak parah, berlubang, sempit, dan rawan kecelakaan. Kondisi tersebut tidak hanya membuat aktivitas warga terganggu, tapi juga menekan perekonomian lokal. Distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan ikut terdampak.
Melihat masalah itu, pasangan Fahmi-Dimas menjadikan infrastruktur jalan sebagai janji kampanye utama. Mereka sadar, jalan adalah wajah pembanguna. Jika mulus, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Komitmen ini sekaligus menjawab kritik publik bahwa banyak kepala daerah lebih suka membangun proyek mercusuar ketimbang memperbaiki kebutuhan dasar rakyat.
Lonjakan Anggaran yang Signifikan
Janji tinggal janji jika tidak didukung anggaran. Pemerintahan sebelumnya hanya mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk perbaikan jalan. Angka itu jauh dari memadai.
Di era Fahmi-Dimas, anggarannya melonjak drastis menjadi Rp122 miliar. Rinciannya:
- Rp85 miliar dari APBD Kabupaten Purbalingga,
- Rp32 miliar dari dana pusat,
- Rp5 miliar dari provinsi.
Secara hitungan, untuk mencapai kondisi ideal 97% jalan mantap, Purbalingga masih butuh sekitar Rp300 miliar. Namun, lonjakan anggaran ini jelas menunjukkan keseriusan politik. Bukan hanya retorika, tapi ada langkah konkret dalam bentuk keberanian menggeser prioritas APBD demi kepentingan masyarakat luas.
Jalan Sebagai Wajah Janji Politik
Masyarakat kini menanti bukti di lapangan. Apakah program “Alus Dalane” hanya bagus di atas kertas atau benar-benar bisa dirasakan?
Jika sukses, program ini bisa jadi preseden baik bahwa janji politik dapat diwujudkan. Bagi publik, jalan mulus berarti efisiensi ongkos transportasi, meningkatnya mobilitas ekonomi, serta rasa aman dalam berkendara. Bahkan, secara psikologis, masyarakat akan lebih percaya pada pemimpin yang menepati janji.
Namun, jika realisasi di lapangan tidak sesuai harapan, kepercayaan bisa cepat runtuh. Jalan berlubang bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga bisa jadi simbol janji politik yang gagal.
Implikasi Politik ke Depan
Program “Alus Dalane” juga punya konsekuensi politik. Infrastruktur jalan adalah isu yang populis, mudah dilihat, dan langsung dirasakan masyarakat. Jika berhasil, Fahmi-Dimas bisa mengantongi modal politik besar untuk periode berikutnya atau mengangkat reputasi partai mereka di Purbalingga.
Sebaliknya, jika masyarakat merasa janji ini tidak tuntas, maka lawan politik bisa dengan mudah menggunakannya sebagai amunisi. Kritiknya sederhana: “Katanya alus dalane, kok isih bolong-bolong?”
Janji kampanye “Alus Dalane” kini memasuki fase krusial: eksekusi. Anggaran besar sudah digelontorkan, konsistensi pengawasan sedang berjalan, dan masyarakat menunggu bukti nyata.
Jika jalanan benar-benar mulus, Purbalingga bisa jadi contoh bahwa janji politik tidak harus berakhir sebagai slogan kosong. Tapi jika gagal, jalan yang berlubang bukan hanya menyulitkan warga, melainkan juga bisa menjadi lubang kepercayaan yang sulit ditutup kembali.