Kerusakan fasilitas umum akibat amukan massa selalu disebut sebagai kerugian besar. Jalan rusak, halte hancur, taman porak-poranda. Semua itu dibangun dari pajak rakyat, dan akhirnya rakyat pula yang harus membayar lagi untuk memperbaikinya.
Tapi mari kita jujur, akar masalah ini bukan semata pada amukan massa, melainkan pada kebijakan elit yang sering kali nir empati, bahkan sembrono. Amarah di jalanan hanyalah gejala. Penyakit utamanya ada di ruang rapat ber-AC, di balik meja panjang kekuasaan.
Fasilitas Rusak, Rakyat yang Bayar
Setiap kali demonstrasi berubah ricuh, narasi yang pertama kali muncul dari pejabat adalah angka kerugian. Puluhan miliar rupiah untuk perbaikan jalan, halte, taman kota, dan fasilitas publik lainnya. Sebuah angka yang sekilas tampak netral, padahal sesungguhnya ia menyimpan ironi.
Pertama, karena kerugian itu akan ditutup dengan APBD atau APBN. Uang yang bersumber dari keringat rakyat. Kedua, karena rakyat juga yang paling merasakan dampaknya. Transportasi terganggu, ruang publik jadi rusak, serta layanan dasar jadi tersendat.
Lebih ironis lagi, mereka yang berteriak di jalanan sebenarnya sedang menghancurkan hasil jerih payah mereka sendiri. Sementara di sisi lain, para elit yang jadi biang masalah bisa tetap duduk tenang di kursi empuk, melanjutkan rutinitas dan mungkin berlagak seolah-olah tak ada yang terjadi.
Akar Masalah: Elit yang Nir Empati
Amukan massa tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari kebijakan yang timpang, komunikasi yang arogan, dan keputusan yang tak peduli dengan nasib rakyat kecil.
Kebijakan sering dibuat seakan-akan sekadar angka di atas kertas. Subsidi dipangkas, tarif dinaikkan, serta peraturan baru ditetapkan. Tapi dampaknya? Langsung terasa di perut rakyat. Harga-harga naik, akses layanan dasar makin sempit, lapangan kerja tak kunjung terbuka.
Ketika empati absen, ketidakadilan berubah menjadi bara. Dan pada titik tertentu, jalanan menjadi panggung kemarahan. Maka, jika kita ingin jujur, yang merusak fasilitas publik bukan hanya massa yang marah, tetapi juga elit yang menutup mata terhadap jeritan rakyat.
Kebodohan yang Membuat Nyawa Murah
Seperti kata Bagus Muljadi, "kebodohan membuat nyawa terlihat murah.” Kalimat ini menggambarkan kondisi kita dengan tepat.
Bukan hanya fasilitas publik yang rusak, tetapi nyawa rakyat pun sering kali melayang sia-sia. Bentrokan, gas air mata, peluru karet, semuanya menjadi bagian dari siklus berulang yang lahir dari salah kelola. Negara yang seharusnya menjaga keselamatan warganya malah menjadikan mereka sebagai collateral damage dari kebijakan dan pengelolaan yang gagal.
Di titik ini, krisis kepemimpinan benar-benar tampak telanjang. Bagaimana bisa, di negeri yang katanya demokratis, suara rakyat justru dibalas dengan kekerasan, dan nyawa rakyat diperlakukan seolah tidak ada harganya?
Rakyat membayar terlalu mahal atas apa yang dilakukan elit. Membayar dengan pajak untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Membayar dengan rasa frustrasi akibat kebijakan nir empati. Dan yang paling menyedihkan, membayar dengan nyawa ketika kebodohan penguasa tak bisa lagi ditutupi.
Kerusakan fasilitas memang bisa diperbaiki dengan uang. Tapi kerusakan kepercayaan jauh lebih mahal biayanya. Sekali rakyat merasa bahwa suara mereka tak berarti, bahwa nyawa mereka tak dihargai, maka legitimasi penguasa pun akan runtuh perlahan.
Jika elit terus bersikap seolah pajak hanyalah angka di laporan, dan nyawa hanyalah statistik, cepat atau lambat rakyat akan berhenti membayar. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan ketaatan dan legitimasi.
Umur panjang perjuangan. Karena perubahan sejati tidak lahir dari mereka yang nyaman di kursi kuasa, melainkan dari rakyat yang muak membayar kesalahan elit.