Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) siap diluncurkan Oktober 2025. Program ini bahkan sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Banyumas sendiri, pemerintah kabupaten sudah menyiapkan modal awal sebesar Rp1,2 miliar untuk mendukung implementasi program ini.
Pertanyaan besarnya, apakah program ini benar-benar akan menghadirkan dampak nyata bagi wong Banyumas, atau hanya akan jadi proyek yang berhenti di papan nama dan seremoni?
Serapan Lapangan Kerja di Setiap Desa/Kelurahan
Setiap koperasi yang berdiri tentu membutuhkan pengurus, staf administrasi, hingga tenaga lapangan. Dengan struktur koperasi yang dibentuk di seluruh desa dan kelurahan, KDKMP otomatis menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru.
Di Banyumas, dengan lebih dari 300 desa dan kelurahan, potensi serapan tenaga kerja bisa signifikan. Walau isu “orang dalam” hampir pasti muncul dalam proses rekrutmen, keberadaan KDKMP setidaknya membuka akses kerja yang lebih dekat dengan warga desa. Ini penting, mengingat selama ini banyak anak muda desa terpaksa merantau ke kota atau ke luar negeri karena tidak ada lapangan kerja lokal. Kalau dijalankan konsisten, KDKMP bisa mengurangi arus urbanisasi dan menghadirkan kesempatan bekerja di kampung halaman sendiri.
Motor Baru Perputaran Ekonomi Desa
Selama ini, BUMDes sering dipromosikan sebagai ujung tombak ekonomi desa. Namun kenyataannya, banyak BUMDes tidak berjalan maksimal. Ada yang terkendala manajemen, ada yang mandek karena usaha tidak berkembang, dan ada pula yang hanya sekadar formalitas demi memenuhi aturan.
KDKMP hadir sebagai “motor baru” untuk memperkuat ekonomi desa. Bedanya, koperasi bukan sekadar badan usaha, tapi wadah gotong royong ekonomi. Model bisnisnya bisa lebih luas, dari distribusi kebutuhan pokok, penyediaan jasa keuangan, hingga usaha produktif berbasis potensi lokal.
Kalau koperasi ini dikelola profesional dan transparan, ia bisa jadi instrumen baru untuk menggerakkan ekonomi Banyumas dari bawah. Artinya, bukan lagi menunggu investor besar datang, tapi membangun kekuatan ekonomi berbasis partisipasi warga.
Akses Modal Lebih Mudah
Salah satu persoalan terbesar wong Banyumas dan masyarakat desa pada umumnya adalah akses modal. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengajukan pinjaman ke bank karena terbentur syarat agunan. Akhirnya, sebagian dari mereka terjerat rentenir dengan bunga mencekik.
KDKMP memberi peluang solusi. Jika diarahkan ke sektor simpan pinjam, koperasi bisa menyediakan layanan keuangan yang lebih ramah bagi rakyat kecil. Modal usaha mikro, pinjaman produktif, hingga tabungan anggota bisa difasilitasi tanpa birokrasi rumit.
Namun, ada catatan penting, pengawasan harus ketat. Jangan sampai koperasi justru dikuasai segelintir elit desa dan berubah menjadi ladang rente baru. Koperasi harus dijalankan dengan prinsip “dari anggota, untuk anggota” agar benar-benar pro wong cilik.
Tantangan dan Risiko
Potensi KDKMP memang besar, tapi tidak berarti tanpa risiko. Sejarah panjang koperasi di Indonesia menunjukkan banyak yang gagal karena masalah klasik. Korupsi pengurus, pengawasan lemah, dan rendahnya partisipasi anggota.
Di Banyumas sendiri, pengalaman buruk BUMDes yang macet harus jadi pelajaran. Modal Rp1,2 miliar yang disiapkan pemerintah daerah hanya akan jadi angka sia-sia jika tidak disertai dengan tata kelola yang jelas, transparan, dan profesional.
KDKMP adalah program besar dengan potensi besar pula. Bagi Banyumas, dampak nyatanya bisa dirasakan melalui serapan tenaga kerja di desa, meningkatnya perputaran ekonomi lokal, dan kemudahan akses modal bagi rakyat kecil.
Namun, semua itu hanya akan terjadi jika program ini benar-benar dikelola secara jujur, transparan, dan konsisten. Jika tidak, KDKMP hanya akan jadi proyek formalitas. Papan nama terpasang, dana terserap, tapi rakyat kecil tetap tidak merasakan manfaat.
Wong Banyumas tentu berharap KDKMP bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan jalan nyata menuju kemandirian ekonomi desa. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tapi seberapa nyata manfaat yang dirasakan rakyat di tapak desa.